Demokrasi Terpimpin Dan Ciri-ciri Yang Dimilikinya Dalam Sejarah Indonesia

Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin atau dikenal pula dengan sebutan demokrasi terkelola, istilah demokrasi ini sebenarnya digunakan untuk penyebutan dari kondisi pemerintahan demokrasi yang mengalami peningkatan otoraksi.

Dengan kata lain, pemerintahan negara mulai dilegitimasi oleh sistem pemilihan umum. Meskipun memiliki sikap yang bebas dan adil, namun demokrasi terpimpin ini tetap digunakan oleh pihak pemerintah untuk melanjutkan setiap bagian dari keputusan dan juga tujuan yang sama dengan keputusan atau pun tujuan di waktu sebelumnya.

Sejarah Demokrasi Terpimpin Di Indonesia

Demokrasi terpimpin yang ada di Indonesia, itu dimulai ketika Presiden Soekarno meluncurkan Surat Perintah Sebelas Maret yang dilakukan pada 11 Maret 1966. Hal ini juga menjadi bukti dari berakhirnya sistem pemerintahan parlementer atau demokrasi liberal yang telah dilakukan dari tahun 1957 hingga 1965, dan ditandai dengan pengunduran diri Ali Sastroamidjojo yang sebelumnya berperan sebagai perdana menteri.

Sistem demokrasi terpimpin (baca juga: pengertian demokrasi menurut abraham lincoln)ini pada mulanya bertujuan untuk mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa, dan tentunya berbeda dengan sistem demokrasi luar lainnya, seperti demokrasi liberal atau pun produk demokrasi khas barat. Namun dalam pelaksanaannya, sistem demokrasi terpimpin ini pun banyak mengalami bentuk penyimpangan.

Penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin ini terjadi akibat dari terpusatnya kekuatan secara utuh pada sosok Presiden Soekarno. Itulah sebabnya di era tahun 1959 hingga 1966 dinyatakan sebagai masa atau era Soekarno, yang tentu saja berkaitan dengan kebijakan-kebijakan presiden Soekarno yang memberikan pengaruh besar pada kondisi politik yang ada di Indonesia.

Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin

Berkaitan dengan beberapa bentuk penyimpangan dan juga pengaruh atas berbagai macam bentuk kebijakan presiden yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, muncullah beberapa bentuk ciri dari demokrasi terpimpin saat itu, diantaranya ;

Ciri khas dari demokrasi terpimpin :

  • Dominasi kekuasaan presiden
  • Peran dari partai politik yang kemudian dibatasi
  • Peran dari pihak militer semakin kuat
  • Muncul dan berkembangnya paham komunisme
  • Anti dari kebebasan pers
  • Sentralisasi pada pihak pusat

Ciri umum yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin :

  • Munculnya rasa gotong royong
  • Tidak adanya pencarian kemenangan dari atau pun atas golongan lainnya
  • Mencari sintetis dalam pelaksanaan amanat dari penderitaan rakyat
  • Melarang munculnya propaganda yang dikenal sebagai anti nasakom, serta menghendaki konsultasi antar sesama bagian progresif revolusioner.

Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin yang Pernah Berlaku Di Indonesia Dalam Orde Lama

Sama halnya dengan penjelasan yang telah disebutkan pada bagian di atas tadi, pada masa orde lama, Indonesia dikenal dengan sistem demokrasi terpimpin. Karena itulah ciri-ciri demokrasi yang dimilikinya pun tidak jauh berbeda dengan ciri-ciri yang telah disebutkan pada bagian di atas tadi.

Hal ini juga berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan parlementer yang kemudian berakhir dan berubah menjadi presidensial, seperti halnya yang telah disebutkan pada UUD. Dengan demikian, masa pemerintahan ini pun mengalami perubahan yang cukup fundamental. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri yang dimilikinya :

  • Peran dominan yang dilakukan oleh presiden
  • Partai politik yang semakin terbatas
  • Perkembangan pengaruh paham komunisme
  • Peranan ABRI yang semakin meluas, utamanya sebagai unsur dari bagian sosial politik di Indonesia.

Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin Menurut Miriam Budiardjo

Berbeda dengan beberapa penjelasan di bagian atas tadi, Miriam Budiardjo, justru menyatakan bahwa sistem pemerintahan demokratis terpimpin (penjelasan tentang soko guru demokrasi universal) itu hanya akan berjalan dengan baik apabila beberapa syarat dasar di bagian bawah ini dapat dipenuhi dan dilaksanakan dengan sesuai aturannya, seperti halnya :

  • Sistem perlindungan konstitusional, dengan kata lain konstitusi menjamin bahwa hak-hak individu serta prosedur atau cara menentukan perolehan perlindungan itu dilakukan berdasarkan pada hak-hak yang dijaminnya.
  • Memiliki badan kehakiman bebas dan juga terhindar dari kata memihak
  • Sistem pemilihan umum yang dilakukan dengan cara bebas
  • Terdapatnya kebebasan dalam menyatakan pendapat
  • Ada pula kebebasan untuk berorganisasi, berserikat, dan bahkan beroposisi.
  • Sistem menyeluruh pada pendidikan kewarganegaraan atau civic education.

Dari beberapa syarat dasar yang telah disebutkan di bagian atas tadi, anda dapat kita lihat bahwa sistem pemerintahan demokrasi yang sesungguhnya itu memiliki kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh rakyat.

Namun rakyat itu sendiri tidak melaksanakan kedaulatan secara langsung, melainkan mewakilkannya pada pihak wakil-wakil rakyat. Maksud dari kata kedaulatan pada bagian ini tidak hanya berkaitan dengan kedaulatan dalam memilih Presiden atau pun anggota-anggota parlemen secara langsung saja, tetapi memiliki arti lainnya yang jauh lebih luas.

Karena pada dasarnya pemilihan presiden dan juga anggota parlemen tersebut belum tentu menjamin bahwa negara bersangkutan termasuk dalam negara demokrasi. Pasalnya hal ini berkaitan dengan sebagian kecil saja dari sistem kedaulatan rakyat yang dilakukan.

Itulah sebabnya meskipun sistem demokrasi tidak terlalu besar, namun hal yang bersangkutan dengan pemilihan umum ini seringkali dinyatakan sebagai pesta demokrasi.

Hal ini terjadi sebagai akibat dari cara berpikir lama yang terjadi pada beberapa bagian masyarakat yang tentunya masih memiliki pikiran untuk meletakkan tokoh idola sebagai pusat pemerintahan tertinggi, dan bukan memperhatikan sistem pemerintah yang jauh lebih baik lainnya.

Padahal sebaik apapun sosok dari pemimpin negara, masa hidup yang dimilikinya akan jauh lebih pendek dibandingkan dengan masa hidup dari suatu sistem yang bahkan telah teruji dalam membangun negara.

Namun dengan penjelasan seperti yang telah disebutkan tadi tentu saja sistem demokrasi terpimpin pun akan berubah menjadi sistem demokrasi perwakilan.

Keadaan Pers Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Media massa sejak zaman dulu memang selalu memegang peranan penting utamanya dalam perkembangan masyarakat Indonesia. Selain dapat menghadirkan pendapat dan juga pemikiran masyarakat.

Media juga menjadi inovasi serta pembaruan pada hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Bahkan kebijakan pemerintah pun dapat diketahui dengan mudah melalui media massa.

Sementara itu pada era demokrasi terpimpin, media massa yang dapat digunakan hanya terbatas pada bentuk surat kabar, kemudian radio, dan juga televisi. Namun ketiga media ini memiliki peranan penting utamanya dalam konstelasi sistem komunikasi yang ada di Indonesia pada masa itu.

Karena itulah pada masa demokrasi terpimpin, kebebasan pers pun mulai dibatasi oleh beberapa oknum yang bergerak menjadi bagian dari pendukung pemerintah. Dalam hal yang satu ini adalah presiden yang memiliki kekuasaan utuh.

Kebijakan itu menyebabkan sebagian besar dari pihak media massa atau pers yang biasanya terbuka dalam mengemukakan pendapat mulai berubah menjadi lebih tertutup. Bahkan banyak pula diantaranya media masa seperti surat kabar yang tidak berani untuk beredar karena takut akan dicekal oleh pihak pemerintah.

Itulah sebabnya masa pemerintahan yang dilakukan dengan sistem demokrasi terpimpin ini dikenal sebagai sistem dengan ciri khas dari anti kebebasan pers.Hal ini dibuktikan dengan kebijaksanaan pemerintah yang muncul di tahun 1960-an.

Ketentuan izin yang terdiri dari 19 pasal ini terbit pada tahun 1958 dan dinyatakan sebagai izin yang penting untuk diterbitkan. Karena dengan ketentuan tersebut, maka pencegahan pada publikasi yang dapat menimbulkan efek sensasional atau hal–hal yang bertentangan dengan nilai moralitas pun dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *