Jelaskan soko guru demokrasi universal – 11 Pilar yang Wajib Ditegakkan

11 Pilar dalam Soko Guru Demokrasi universal yang Wajib Ditegakkan Rakyat Indonesia

Apa Anda pernah mendengar Soko Guru Demokrasi? Sebagian dari kita mungkin kurang familiar dengan istilah ini.

Dikenal juga sebagai Soko Guru Demokrasi Universal, istilah tersebut merujuk pada pondasi yang membangun sebuah sistem bersifat demokratis dan berperan dalam menegakkan demokrasi.

Soko Guru Demokrasi Universal pun memiliki peran sebagai indikator penilaian keberhasilan demokrasi dalam sebuah wilayah atau daerah.Di masa Orde Baru, Anda dapat melihat proses hancurnya demokrasi di Indonesia.

Beberapa contohnya adalah kebebasan pers yang sangat dikekang dan dibatasi oleh pihak pemerintah. Hal tersebut membuat masyarakat Indonesia kesulitan dalam mengungkapkan pendapat mereka terhadap situasi yang sedang terjadi di Negara.

Kejadian ini merupakan salah satu faktor yang kemudian mendorong lahirnya pilar-pilar pembangun dan pengukur demokrasi di Indonesia (baca juga: Demokrasi Terpimpin Dan Ciri-ciri Yang Dimilikinya Dalam Sejarah Indonesia).
Menurut Mohammad Hattawakil presiden kesatu NKRI dan salah satu tokoh sejarah terpenting Tanah Air—setidaknya ada lima pilar demokrasi yang wajib dijalankan pemerintah kalau mereka menginginkan simpati dan tempat di hati masyarakat.

Lima pilar atau lembaga tadi pun harus bisa bekerja sesuai peran dan fungsinya masing-masing berdasarkan syarat serta ketentuan dalam sebuah pemerintah.

Kelima pilar demokrasi versi Mohammad Hatta tersebut terdiri dari:

  1. Lembaga yudikatif
  2. Lembaga legislatif
  3. Partai politik
  4. Media massa
  5. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM.

Selain dari Mohammad Hatta, ada Alamudi (1991) yang memiliki pendapat tentang Soko Guru Demokrasi seperti yang dijelaskan berikut ini.

  • Kedaulatan Rakyat

Selain sebagai syarat diakuinya sebuah negara, kedaulatan rakyat juga berperan penting sebagai tolak ukur sistem demokrasi sebuah negara.Rakyat harus mempunyai dan memegang kuat hak-hak yang telah menjadi milik mereka.

Contohnya seperti hak untuk hidup, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk bekerja, dan lain sebagainya. Jika pilar atau pondasi ini belum terwujud atau tercipta optimal, maka sistem demokrasi dalam negara yang bersangkutan belum lahir seutuhnya.

baca juga: Cukur rambut online ala barbershop terbaik di Jakarta

  • Sistem Pemerintahan Sesuai Kesepakatan dari yang Diperintah

Sistem demokrasi sangat menghargai rakyat dan bergantung juga dari pendapat mereka. Maka jika ada suatu negara yang menerapkan sistem pemerintahan di luar keinginan rakyat, dapat dipastikan negara tadi menjalankan sistem lain, yakni monarki absolut.

Monarki absolut merupakan sistem yang berbanding terbalik dengan demokrasi. Sementara dalam negara demokrasi, pemerintah harus mampu mengontrol serta dikontrol rakyat dan memastikan tujuannya sejalan dengan bangsa dan negara.

  • Kekuasaan dalam Genggaman Kaum Mayoritas

Pilar dalam Soko Guru Demokrasi berikutnya adalah tentang kaum mayoritas dan minoritas. Keberadaan dua kaum ini memang tidak terelakkan dan negara harus mampu mengadakan musyawarah untuk dapat memperoleh hasil kesepakatan.

Namun, cara tadi kadang tidak berhasil. Dibutuhkan pemungutan suara dengan pemilih terbanyak alias mayoritas untuk menentukan hasilnya. Selain itu, kaum mayoritas dalam negara demokratis dianggap sebagai wakil suara terbanyak rakyat dan dinilai lebih berkuasa.

  • Hak-hak dari Kaum Minoritas

Di sisi lain, negara demokrasi juga menjunjung dan menjaga hak-hak dari kaum minoritas. Kekuasaan kaum mayoritas hanya dilandaskan pada kekuasaan yang memberi dampak kebijakan pemerintahan, bukan untuk menguasai atau malah merenggut hak-hak kaum minoritas.

Jadi, pemerintah di negara-negara demokrasi seperti Indonesia harus menjaga dan tentunya memberikan kesempatan bagi kaum minoritas untuk memiliki haknya.

  • Jaminan untuk Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia—termasuk hak untuk hidup—layak didapatkan masyarakat yang tinggal di negara-negara demokrasi seperti Indonesia. Dalam deklarasi Hak Asasi Manusia atau HAM sudah ditegaskan bahwa jenis hukuman mati telah dicabut, sehingga sangat dilarang untuk dilakukan.

Pilar Soko Guru Demokrasi ini pun mencakup hak untuk bekerja dengan layak, tetapi juga harus mendapat pengawasan dan peninjauan khusus dari pemerintah.

  • Pemilihan Umum Secara Bebas dan Jujur

Seperti yang sudah disebutkan, salah satu syarat mutlak dari negara demokrasi adalah adanya rakyat. Di Indonesia, suara rakyat memberikan pengaruh dan dampak yang sangat besar, khususnya saat gelaran pemilihan umum berlangsung.

Bukan hanya membutuhkan rakyat, pemilihan umum juga harus memberi kebebasan yang disertai kejujuran dari kedua belah pihak (rakyat dan pemerintah). Tanpa kedua hal ini, mustahil sebuah negara dapat berdiri secara demokratif.

  • Mempunyai Kedudukan yang Sama di Mata Hukum

Sistem di negara-negara demokrasi haruslah adil alias tidak pandang bulu. Hukum perlu ditegakkan tanpa melihat apakah orang yang akan mendapat sangsi adalah anak pejabat atau rakyat jelata, kaya atau miskin, tua atau muda, dan lain sebagainya.

Sayangnya, pilar ini masih disalahgunakan berbagai pihak yang ingin lolos dari jerat hukum. Dalam hal ini, pemerintah harus bisa bersikap tegas dan juga mampu menolak berbagai sogokan supaya hukum dapat berjalan dengan adil.

  • Melakukan Proses Hukum yang Sesuai dan Wajar

Seperti yang sudah disebutkan, Soko Guru Demokrasi memungkinkan setiap manusia untuk mempunyai hak asasi. Hak-hak tersebut tidak boleh diganggu gugat oleh pihak lain.

Pada dasarnya, hukum dibuat untuk ketertiban, bukan untuk memicu timbulnya dendam atau kericuhan dari pihak-pihak tertentu. Maka dari itu, proses hukum perlu disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang ada dan tidak ditegakkan sewajarnya untuk memberikan efek jera.

  • Undang-undang Sebagai Pembatas Konstitusional

Dalam sebuah negara demokrasi, undang-undang berperan sebagai pembatas konstitusional bagi pihak pemerintah. Seluruh komando, sistem pemerintahan, dan lain sebagainya sudah terkandung di dalam UU sebagai bentuk kesepakatan bersama.

Selain itu, baik pemerintah dan rakyat, tidak boleh melanggar UU tersebut. Sehingga siapa saja dapat terkena hukum setimpal. Demokrasi harus menjadi pembatas antara pemerintah dengan kebebasan masyarakat.

  • Pluralisme di Bidang Sosial, Ekonomi, dan Politik

Pilar dalam Soko Guru Demokrasi selanjutnya berkaitan dengan pluralisme. Pluralisme adalah salah satu hal yang sangat dekat dengan Indonesia, mengingat masyarakatnya yang begitu majemuk.

Meski begitu, perbedaan yang terdapat di negara demokrasi harus dijunjung tinggi. Jangan sampai perbedaan tersebut malah membuat Anda mendiskriminasi pihak lain dan memicu perselisihan. Sebab, demokrasi baru akan terjadi berkat kesatuan di tengah keberagaman masyarakatnya.

  • Nilai Kerja Sama, Toleransi, Pragmatisme, dan Mufakat

Walaupun Indonesia adalah negara hukum, masih ada toleransi yang diterapkan dalam beberapa kasus. Untuk menyelesaikannya, dibutuhkan mufakat atau kesepakatan. Bila kasus tersebut tak mencapai kata sepakat, maka demokrasi pun secara tidak langsung mustahil untuk tercapai.

Selain itu, sebuah negara demokrasi juga harus mengedepankan gotong-royong di tengah masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga perlu berperan penuh dalam menjaga nilai kerja sama, toleransi, pragmatisme, dan mufakat.

Sebelas pilar tadi mungkin sudah tidak asing lagi di telinga Anda, mengingat semuanya melekat kuat dengan Indonesia. Sekarang, sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya Anda memegang dan menjalankan Soko Guru Demokrasi dengan baik untuk menciptakan sistem demokrasi yang sempurna.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *