Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM di Indonesia

HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan nilai tertinggi atas pembangunan suatu bangsa. Pembentukan komisi HAM di suatu negara tak lain adalah tolak ukur penting yang nantinya menentukan kehormatan bangsa. Karena alasan-alasan inilah, HAM begitu penting untuk dijadikan pertimbangan utama.

HAM tak hanya sebagai perwujudan paham liberalisme dan individualisme. HAM sendiri dipahami sebagai bagian dari sisi humanis yang terdiri dari hak-hak inheren yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, agama, etnik, ras, warna kulit, pekerjaan, dan jenis kelamin.

Baru-baru ini banyak pihak yang memiliki asumsi negatif terhadap pemerintah yang dinilai lamban dalam menegakkan HAM pada kasus-kasus pelanggaran HAM. Padahal, perlu diketahui bahwa pemerintah kita begitu serius dalam menangani berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

Berikut beberapa bukti upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia :

  • Kerjasama Internasional Terkait dengan Penegakan HAM

Pemerintah menyambut baik kerjasama-kerjasama internasional yang ada kaitannya dengan penegakan HAM. Terbukti Indonesia begitu cepat merespon ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM di ranah internasional.

Misalnya saja kasus agresi militer di beberapa wilayah di negara-negara Timur Tengah (Irak dan Afghanistan). Menanggapi pelanggaran HAM ini, pemerintah Indonesia mendesak PBB untuk segera memberikan tindakan tegas kepada Israel yang secara membabi buta menyerang warga sipil di Irak, Palestina, dan Afghanistan.

Serangan militer ini tentu telah menyebabkan ratusan bahkan ribuan korban sipil tewas, dan mirisnya lagi, sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak.

  • Komitmen Pemerintah Indonesia untuk Wujudkan Penegakan HAM

Komitmen ini direalisasikan dengan menjadikan hal penegakan HAM sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional periode 2000-2004. Propernas ini kemudian melahirkan lembaga-lembaga khusus yang fokus pada HAM. Sebut saja contohnya dibentuknya KOMNAS HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) dengan dasar Kepres Nomor 50 Tahun 1993.

KOMNAS HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Tujuan utama dibentuknya KOMNAS HAM adalah sebagai lembaga resmi yang menjadi wadah aspirasi para korban pelanggaran HAM. Sebagai lembaga resmi, KOMNAS HAM memiliki kedudukan yang kuat serta memiliki kekuatan hukum yang valid.

Berdasarkan UU No 39 Tahun 1999, diketahui bahwa KOMNAS HAM adalah lembaga mandiri dan memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya. KOMNAS HAM ini memiliki tugas untuk mengaji, meneliti, memberikan penyuluhan dan pemantauan, serta mediasi yang terkait dengan HAM.

Tak hanya itu, KOMNAS HAM juga berperan sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM kategori berat. Selama proses penyelidikan, KOMNAS HAM dapat membentuk Tim Ad Hoc yang beranggotakan KOMNAS HAM dan masyarakat. Adapun tujuan-tujuan utama dari pembentukan KOMNAS HAM ini antara lain:

  • Menciptakan kondisi yang kondusif

Meningkatkan penegakan dan perlindungan HAM dengan tujuan untuk mengembangkan sisi pribadi manusia seutuhnya serta mendorong kemampuan partisipasi masyarakat di berbagai bidang kehidupan.

Selain KOMNAS HAM, dibentuk juga Komisi Anti Kekerasan pada Perempuan yang kemudian menjadi wadah resmi bagi para perempuan yang telah menjadi korban kekerasan. Ada juga Komisi Perlindungan Anak yang dibentuk sesuai dengan UUD  1945 dan juga PBB mengenai hak-hak anak.

Komisi ini bersifat independent dan sesuai dengan UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002. Tugas utama Komisi Perlindungan Anak ini antara lain:

  • Menyelenggarakan sosialisasi tentang peraturan dan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perlindungan anak.
  • Mengumpulkan informasi dan data, serta menerima pengaduan dari masyarakat.
  • Melakukan telaah, pantauan, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
  • Membuat laporan, memberikan saran dan masukan, serta pertimbangan untuk diberikan kepada presiden.

Dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak, sangat diharapkan bahwa hak-hak anak dapat dilindungi dengan optimal.

Tentu kita sangat miris ketika melihat anak-anak usia di bawah umur dipaksa untuk bekerja, tidak sekolah demi kepentingan kehidupan keluarga atau pihak lain. Padahal, anak-anak generasi penerus bangsa mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, hak hidup layak, dan lain sebagainya.

Dewasa ini memang kerap terjadi praktik eksploitasi anak. Tentu saja kasus semacam ini menjadi pekerjaan rumah bagi Komisi Perlindungan Anak yang wajib serius dan sigap untuk menanganinya.

Beruntungnya, pasca dibentuknya Komisi Perlindungan Anak ini, kasus-kasus pelanggaran hak anak berkurang cukup signifikan. Hak-hak anak pun tak lagi dilanggar oleh para orang tua mereka atau pihak manapun yang tidak bertanggung jawab. Alhasil, hak-hak asasi untuk anak perlahan dapat ditegakkan.

Ada juga UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan masih banyak undang-undang lain yang berkaitan dengan upaya penegakan HAM. Adapun titik berat yang tertuang dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, meliputi:

  • Hak Berkeluarga
  • Hak Hidup
  • Hak Memperoleh Keadilan
  • Hak Memiliki Kebebasan atas Pribadi
  • Hak Kebebasan Pribadi
  • Hak Memperoleh Kesejahteraan
  • Hak Merasa Aman
  • Hak Turut Serta dalam Roda Pemerintahan
  • Hak Anak
  • Hak Wanita

Penegakan HAM juga dapat dilakukan dengan melalui pencegahan. Pencegahan di sini adalah suatu upaya untuk menciptakan situasi yang kondusif dan terkendali bagi proses penghormatan HAM. Hanya saja upaya-upaya ini sebaiknya dilakukan secara persuasif. Adapun beberapa upaya pencegahan, antara lain:

  • pembuatan undang-undang berkaitan dengan HAM secara lengkap
  • pembentukan lembaga-lembaga khusus yang rutin memantau dan mengawasi pelaksanaan HAM
  • Pelaksanaan edukasi HAM dengan masyarakat sebagai target  utamanya. Edukasi ini bisa diberikan melalui pendidikan formal, pendidikan di lingkungan keluarga, dan juga masyarakat.

Selain pencegahan, penindakan juga perlu diberikan, dengan cara:

  • pemberian pelayanan, pendampingan, konsultasi, dan juga advokasi untuk masyarakat yang mengalami kasus pelanggaran HAM
  • Penerimaan berbagai jenis pengaduan yang datang dari pihak korban pelanggaran HAM
  • Pelaksanaan investigasi dengan cara melakukan pencarian data/ informasi dan fakta yang ada kaitannya dengan kasus pelanggaran HAM.
  • Pemberian bantuan penyelesaian perkara melalui mediasi, negosiasi, perdamaian, penilaian ahli, dan konsiliasi.
  • Penyelesaian perkara untuk kasus-kasus pelanggaran HAM kategori berat dengan melalui peradilan HAM.

Di Indonesia sendiri, masih ada beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan karena suatu hal, dan kasus-kasus yang dimaksud antara lain Kasus Marsinah, Kasus Munir, Kasus Tanjung Priok, Kasus Timor Timur, Kasus Trisakti, Kasus Semanggi I, Kasus Semanggi II, dan lain sebagainya.

Tidak terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM di atas bisa saja disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor intern dan faktor adanya hukum peninggalan penjajahan Belanda yang tidak menguntungkan bagi para korban pelanggaran HAM.

Pada hakikatnya, penegakan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Masyarakat beserta aparat pemerintah (seperti POLRI dan TNI) secara bersama-sama memerangi berbagai pelanggaran HAM.

Tidak lupa juga turut melibatkan para aktivis HAM, lembaga-lembaga HAM, dan semua komponen kehidupan sosial Indonesia. Dengan kolaborasi berbagai pihak ini, tentu upaya penegakan HAM dapat berjalan dengan baik. Bahkan bisa saja dapat sekaligus memajukan HAM.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *